Perekonomian Indonesia
Tugas Perekonomian
Indonesia Tahun 2014
Nama : Amiriah
NPM : 20214966
Kelas : 1EB02
Bank Dunia Prediksikan
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015 Capai 5,2 Persen.
Diunggah :
Kamis, 18 Desember 2014 — Ika
Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 akan
tetap stabil. Hanya akan mengalami kenaikan tipis dari 5,1 persen di 2014
menjadi sebesar 5,2 persen. “Pertumbuhan eknomi Indonesia diperkirakan akan
cenderung stabil dan sedikit meningkat di tahun 2016 menjadi 5,5 persen,” kata
Ahya Ichsan, ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Kamis (18/12) dalam acara
Sosialisasi dan peluncuran Laporan Perkembangan Perekonomian Indonesia 2014 di
Perpustakaan UGM.
Ahya mengatakan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia
dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi tersebut
mengakibatkan investasi dan ekspor Indonesia menjadi lemah. Lemahnya ekspor
berpengaruh pada kecilnya kontribusi terhadap penyempitan defisit neraca
berjalan. “Defisit neraca berjalan turun menjadi 6,8 miliiar dolar atau 3,1
persen dari PDB kuartal ketiga 2014 dan lebih rendah sebesar 0,8 poin
presentase dari PDB dibanding laju tahun lalu. Penurunan ini secara bertahap
akan terus berlangsung,” paparnya.
Kondisi yang sama, lanjutnya, juga terjadi pada sektor fiskal dengan
pertumbuhan penerimaan tetap yang relatif lemah, sementara belanja modal
terkontraksi. Pertumbuhan penerimaan pada periode Januari-Oktober 2014 10,8
persen terus berada di bawah pertumbuhan PDB nominal 11,8 persen pada kuartal
1- sampai kuartal 3 tahun 2014. Sementara pada sisi pengeluaran, laju pencairan
anggaran secara keseluruhan di akhir Oktober 2014 mengalami peningkatan dari
tahun-tahun sebelumnya karena dorongan peningkatan belanja subsidi energi.
Dalam kesempatan itu Ahya juga menjelaskan bahwa adanya penyesuaian harga
BBM bersubsidi akan menyebabkan peningkatan inflasi. Kendati begitu dampak
terhadap inflasi diperkirakan hanya akan bersifat sementara. Pada tahun 2015
inflasi akan berada di angka 7,5 persen dan akan mengalami penurunan apabila
tidak terjadi gejolak eknomi lainnya. “Memang kenaikan harga BBM bersubsidi ini
akan menyebabkan inflasi. Namun disisi lain menghasilkan penghematan fiskal
yang sangat penting yakni sebesar Rp. 100 triliun dari penyesuaian harga BBM
tersebut,” urainya.
Penyesuaian harga BBM bersubsidi, kata dia, akan memperluas ruang fiskal
bagi peningkatan belanja pembangunan di sektor-sektor yang lebih penting, salah
satunya di sektor kesehatan. Karena dana belanja kesehatan pemerintah hanya
sekitar 1,2 persen dari PDB tahun 2012 atau sekitar 43 dolar AS per
kapita relatif lebih rendah di banding negara lain. Dengan adanya penghematan
anggaran dari kenaikan harga BBM tersebut Indonesia memiliki kesempatan untuk
melakukan perbaikan pelayanan kesehatan.
Ditambahkan oleh Masyita Crystaliin, ekonom Bank Dunia untuk Indonesia
lainnya, selain menghadapi tantangan perbaikan layanan kesehatan, pemerintahan
baru saat ini juga dihadapkan pada persoalan pendapatan negara yang terus
menurun hanya sedikit di atas 11 persen dari PDB. Apabila tidak dilakukan
reformasi, total penerimaan PDB diproyeksikan akan semakin menurun menjadi 13,7
persen di tahun 2019. Oleh karena itu, ia menekankan pemerintah kedepan harus
mengejar pendapatan negara dengan memaksimalkan pendapatan pajak. Hal itu bisa
dilakukan dengan reformasi kebijakan penerimaan untuk memperluas basis pajak,
menyederhanakan struktur perpajakan, rasionalisasi jenis pajak, dan secara
selektif melakukan revisi sejumlah tarif pajak agar sebanding dengan tarif
internasional. “Dengan fokus yang kuat pada penerimaaan oleh pemerintah yang
baru akan sangat penting dalam menciptakan ruang fiskal bagi pelaksanaan program-program
pembangunan,” jelasnya.
Lebih lanjut Masyita mengatakan pembelanjaan APBN yang baik dalam berbagai
bidang termasuk pelayanan kesehatan, jaminan sosial, infrastruktur
diharapkan dapat menurunkan defisit fiskal tahun 2015. Disamping itu dengan
adanya relokasi anggaran penghematan fiskal dari kenaikan harga BBM bersubsidi
ke sektor-sektor tersebut juga diharapkan bisa mempercepat upaya pengentasan
kemiskinan. Pasalnya hingga saat ini tingkat kemiskinan nasional masih berada
pada angka 11, 3 persen dan diproyeksikan penurunannya akan melambat seiring
melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Bahkan diperdiksikan akan tetap
berada di atas delapan persen pada tahun 2018 jika tidak ada aksi bersama untuk
mendukung pemerataan pertumbuhan dan memperkuat jaringan pengamanan sosial,”
tandasnya.
Berbeda dengan proyeksi Bank Dunia, ekonom UGM, Tri Yuwono, Ph.D.,
memperkirakan laju pertumbuhan ekomomi Indonesia cenderung mengalami penurunan
secara berkelanjutan. Pertumbuhan jangka menengah akan ditentukan oleh pertumbuhan
glonal yang lebih lambat dari penurunan terakhir. “Proyeksi dari Gama Leading
Economic Indonesia justru menunjukkan adanya kecenderungan penurunan siklus
perekonomian Indonesia masih berlanjut,” tuturnya. Kecenderungan tersebut
terjadi karena aktivitas ekspor yang lebih kecil kecil dari impor. Sehingga
mengakibatkan defisit pada transakasi perdagangan Indonesia.
Sementara terkait dengan adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi, Tri
Yuwono mengatakan bahwa hal tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan
terhadap masyarakat miskin karena hanya mengkonsumsi BBM dalam jumlah rendah.
Namun begitu, hal itu memberikan dampak susulan yang sangat memberatkan
masyarakat kurang mampu akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dampak dari
kenaikan harga BBM. “Saya rasa pemberian program kompensasi cukup untuk
melindungi masyarakat miskin secara efektif dari dampak kenaikan harga bahan
pangan dan transportasi pasca kenaikan harga BBM betsubsidi,” katanya.
Denni Puspa Purba, ekonom UGM lainnya mengatakan bahwa arahan proyeksi
ekonomi makro Indonesia sudah tepat. Namun pertumbuhan GDP bisa lebih rendah
dari 5,2 persen. Ia juga memperkirakaan iklim investasi dan ekspor di Indonesia
masih akan berjalan lambat di tahun 2015 mendatang. (Humas UGM/Ika)
Sumber : http://ugm.ac.id/id/berita/9598-bank.dunia.prediksikan.pertumbuhan.ekonomi.indonesia.2015.capai.52.persen
